yangmenentukan bagi keabsahan atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut : 1. Menyempurnakan tingkat pengamalan agama. Pernikahan adalah perintah agama Islam yang harus dijalankan oleh manusia bagiyang mampu berkeluarga. 2. Laporan Wartawan Gita Irawan JAKARTA - Dalam Konferensi Pers Merespon Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta TGPF Intan Jaya yang digelar Koalisi Keadilan untuk Penembakan Intan Jaya secara virtual, Kamis 22/10/2020 muncul kembali pertanyaan yang kerap berulang dalam diskusi-diskusi mengenai Papua. Pertanyaan tersebut adalah pendekatan dan langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik-konflik di Papua? Sebagian kelompok masyarakat sipil menilai pendekatan keamanan bukanlah pendekatan yang tepat untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di Papua dan kerap memakan korban jiwa. Baca juga 5 Ton Sopi Gagal Diselundupkan ke Papua Barat, Polairud Polda Maluku Tangkap Longboat di Laut Seram Sebagian kalangan masyarakat juga menilai pendekatan kesejahteraan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan kekerasan di Papua memang baik. Namun, tidak cukup untuk menghapuskan akar persoalan konflik dan kekerasan di sana yang diyakini bersumber dari operasi-operasi militer negara serta kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sebagian kelompok masyarakat sipil tersebut menilai pendekatan dialog merupakan pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik di Papua. Baca juga Mahfud Rekomendasikan Aparat Pertahanan dan Keamanan Organik yang Kosong di Papua Segera Dilengkapi Satu di antara model yang kerap muncul dan diajukan dalam diskusi-diskusi terkait Papua oleh masyarakat sipil adalah model perundingan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM yang hasilnya dinilai banyak kalangan memenuhi ekspektasi publik. Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan, untuk menuju ke model resolusi konflik seperti perundingan Helsinki pada 2005 lalu itu pertama-tama pemerintah dinilai perlu melihat persoalan Papua dalam paradigma dan perspektif yang lebih demokratis. Langkah selanjutnya pemerintah dinilai perlu melakukan desekuritisasi dengan melakukan penarikan pasukan non organik dari Papua. Baca juga TNI Kontak Tembak dengan KKSB di Distrik Serambakon Papua, Tidak Ada Korban dari TNI "Tidak perlu dengan mengirimkan suatu kekuatan-kekuatan non organik yang besar di sana, apalagi menambah konsentrasi pasukan yang besar, misalkan dalam prediksi Kementerian Pertahanan dari 13 ribu sampai 29 ribu sampai 2029. Itu sesuatu yang meletakkan pola pendekatannya semakin eksesif. Itu cara pandang yang tentunya keliru karena itu akan menimbulkan problem-problem yang ekses," kata Al Araf. Ketiga, kata Al Araf, adalah penanganan keamanan tetap dalam kerangka penegakan hukum yang proporsional. "Jadi kalau ada kekerasan dan sebagainya dilakukan dengan operasi penegakan hukum yang proporsional," kata Al Araf. Kemudian yang keempat, kata dia, pada saat bersamaan upaya-upaya melakukan proses dialog itu harus dipilih pemerintah dengan membangun ruang komunikasi dengan semua stakeholder yang strategis di Papua. "Dan kelompok-kelompok strategis itu harus dijadikan satu ruang oleh pemerintah untuk duduk bersama dalam satu meja menyelesaikan persoalan di Papua secara lebih inklusif, lebih baik, dan lebih demokratis. Itu yang terbaik cara penyelesaiannya," kata Al Araf. Pemerintahdalam merealisasikan suatu kebijakan harus mendapat dukungan dari rakyatnya, karena tanpa dukungan dari masyarakat suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan lancar. Kemudian orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan juga sangat menentukan kelacaran pembangunan, yaitu moral yang dimiliki oleh para pejabat.

Setelah membunuh banyak warga sipil tak berdosa, menembak mati sejumlah personil TNI dan Polri dan merusak sejumlah fasilitas, lantas mereka mengancam akan membunuh orang Jawa yang tinggal di Papua. Ancaman itu ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka OPM setelah pekan lalu pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Senjata KKB Papua sebagai pemerintah bisa bersikap lebih tegas, karena OPM kini tidak saja sebagai organisasi yang menuntut pemisahan diri Papua Barat dari NKRI, tapi juga melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata, yang mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional di bumi Papua. Padahal dengan sekedar melabeli status teroris dan kriminal kepada OPM, pemerintah otomatis memiliki keterbatasan dalam mereaksi, setidaknya hanya memiliki wewenang layaknya menumpas teroris di tempat-tempat lain di dengan aksi-aksi OPM yang semakin menjadi-jadi belakangan ini, Pemerintah justru dibuat terkesan gagal menghadirkan negara di sektor pertahanan dan keamanan di Papua, yang membuat legitimasi dan reputasi Indonesia semakin buruk di sana. Pemerintah yang telah menetapkan status “pemberontak” kepada pihak yang dituduh mengacau justru gagal melucuti kemampuan pemberontakan mereka. Jadi jangan disalahkan jika ada saja pihak yang mengenduskan tuduhan bahwa instabilitas di Papua sengaja dibiarkan seperti dengan mengambil langkah minimal seperti melabeli teroris, tapi secara diam-diam melakukan aksi militer, pemerintah akan semakin menjadi sasaran kritik dari banyak pihak, karena melakukan pelanggaran HAM secara diam-diam. Berbeda dengan bertahan dengan status pemberontak dan separatis, yang mengharuskan Indonesia menyepakati sebuah aksi strategis untuk mencegah terjadinya disintegrasi nasional, yang didukung penuh oleh semua elemen lebih berbahaya lagi jika pemerintah mengikuti permintaan Benny Wenda untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai melalui jalur diplomasi. Jika sampai disepakati, maka posisi bargaining power Indonesia dan Papua di ranah nasional maupun Internasional akan sepadan, yang berarti secara de facto Indonesia mengakui eksistensi negara Papua Barat merdeka yang diwakili OPM. Langkah ini akan semakin mempersulit posisi Indonesia di pentas Internasional, terutama di PBB, yang notabene secara hukum Internasional sudah ada di pihak Indonesia selama iniJadi sebenarnya langkah pemerintah yang kurang tegas akan mempersulit pemerintah di kemudian hari, alias hanya menunda-nunda penyelesaian konflik Papua, sampai ke rezim selanjutnya. Jika pemerintah tak tegas, maka OPM dan Benny Wenda akan terus menuntut pemerintah untuk berunding melalui jalur diplomasi di pentas Internasional, yang berarti Indonesia akan semakin kekurangan kontrol dalam mengelola langkah-langkah penyelesaian konflik di Papua. Namun di sisi lain, pemerintah juga nampaknya takut mengambil sikap tegas karena takut berhadapan dengan isu HAMMasalahnya, jika tidak tegas, maka prospek positif justru ada di pihak OPM, karena berpeluang berujung di meja perundingan internasional. Jadi pemerintah harus memilih langkah yang tepat, tapi juga strategis untuk masa depan. Dan sebenarnya langkah itu sudah terbuka, karena ketua MPR, sebagai perwakilan rakyat nasional, telah tegas meminta pemerintah untuk menindak tegas OPM. Menindaklanjuti itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif secara nasional untuk mendapat dukungan penuh dari publik Indonesia bahwa OPM memang pemberontak yang ingin mendirikan negara merdeka dan merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik adanya dukungan masif secara nasional, pemerintah bisa mengumumkan pernyataan perang terhadap OPM, dengan target-target yang terukur agar seminimal mungkin peluang terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Artinya, targetnya haruslah OPM secara organisasional dan underbow-underbow-nya. Pernyataan perang ini akan membuat OPM berada pada posisi musuh militer dan politik Indonesia, yang jika tak melakukan penyerahan diri, maka harus bersiap menerima risiko, baik politik, ekonomi, keuangan, dan Sementara di ranah internasional, pemerintah harus melakukan containment strategy terhadap OPM. Ruang-ruang OPM untuk melakukan diplomasi secara setara dengan Indonesia harus ditutup, dengan dukungan dari negara-negara mitra Indonesia di PBB. Indonesia harus meyakinkan publik internasional di PBB bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia, bukan urusan publik Internasional. Artinya, dengan mendapat legitimasi di ranah internasional bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia, maka semua tindakan yang diambil Indonesia tidak lagi bergantung kepada lembaga internasional seperti PBB, tapi murni ada di tangan melakukan strategi semacam ini untuk isu Uighur, Tibet, dan Hong Kong. Di ranah Internasional, bahkan negara-negara Timur Tengah pun sangat jarang membahas kebijakan China atas Provinsi Xinjiang yang berpenduduk mayoritas muslim Uighur, begitu pula dengan isu Tibet dan Hongkong. China berhasil mengurangi peran Dalai Lama misalnya di pentas Internasional, dan berani melakukan perlawanan diplomatik kepada negara-negara yang tidak memperlakukan persoalan Tibet sebagai persoalan internal soal Hong Kong. Saat China mengakhiri kesepakatan “one country two system” di Hong Kong, yang seharusnya masih berlaku sampai 2047, dunia bergeming dan Hong Kong dengan mulus akhirnya menjadi bagian dari Mainland China di tahun lalu. Dengan kata lain, China berhasil melakukan negosiasi dengan banyak negara di lembaga-lembaga internasional untuk mengakui bahwa persoalan Xinjiang, Uighur, dan Hong Kong adalah masalah internal China dan Beijing berhak penuh memutuskan solusi yang sesuai dengan kepentingan China untuk menyelesaikannya, tentu saja dengan feedback-feedback yang sepadan bagi negara-negara mitranyaJadi kembali ke persoalan Papua di ranah Internasional, negosiasi untuk mendapat pengakuan semacam itu tentu memerlukan imbal balik yang sepadan dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia di PBB, terutama negara-negara besar seperti Amerika dan China. Semisal pemerintah bisa mendapatkan dukungan penuh dari Amerika dan Israel untuk menumpas OPM dengan cara Jakarta, jika Indonesia juga menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, misalnya. Jika itu terjadi, maka otomatis negara-negara sekutu Amerika juga berpeluang akan mengikuti langkah Amerika, bahkan akan diikuti oleh negara-negara Timur-Tengah yang bermitra strategis dengan Amerika seperti Saudi dan tersebut kemudian harus diikuti dengan kebijakan ekonomi di Papua. Pemerintah harus membangun Papua lebih serius lagi. Selain infrastruktur, kemiskinan di Papua masih tinggi, penganggurannya pun tak berbeda, juga sama dengan tingkat ketimpangannya. Di saat yang sama, masyarakat Papua terus menyaksikan kekayaan alamnya dikeruk habis-habisan, hutan-hutannya ditebang, lahan mereka dipreteli, dan uangnya entah kemana. Dengan kondisi itu, perlu evaluasi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk Papua, agar keberadaan negara Indonesia bisa mereka rasakan manfaatnya. Bagi hasil pajak wajib diteruskan, namun dana otsus perlu disempurnakan penyalurannya, agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit lokal. Aktifitas-aktifitas ekonomi bisnis harus melibatkan masyarakat setempat, jika SDM nya belum memadai, maka wajid diupayakan agar segera memadai. Dan terakhir berlanjut kepada kebijakan sosial budaya, pengembangan mentalitas, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah harus lebih agresif ketimbang organisasi nirlaba atau gereja. Alokasi fiskal untuk pembangunan sosial dan pengembangan budaya harus ditetapkan secara proporsional, seiring dengan anggaran pelestarian lingkungan dan penetapan aturan-aturan fundamental untuk menjaga lingkungan. Tidak saja terkait dengan pelestarian budaya, tapi juga pengembangan budaya yang membaurkan kearifan lokal dan kepentingan ideologi nasional. Aturan-aturan terkait social order di sana harus dijabarkan secara manusiawi dan bernuansa environmental, tidak saja atas pertimbangan ekonomi, tapi juga atas pertimbangan keberlanjutan kebudayaan dan lingkungan Papua. Semoga.

Jadipemerintah melakukan banyak hal, tetapi di sisi yang lain masyarakat kadang-kadang masih berpikir, bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa. Atau yang dilakukan itu tidak tulus," beber Gabriel. Menurut Gabriel, seluruh pihak harus terlibat menyelesaikan masalah itu. Pemerintah harus yakin bahwa yang dibangun bukan hanya Papua, tetapi
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Ada yang tau konstitusi apa yang berlaku di Indonesia? Konstitusi yang berlaku oleh Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini diresmikan menjadi konstitusi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia. Sedikit cerita dari konstitusi di Indonesia bahwa sempat berganti-ganti konstitusi dengan keinginan mencari konstitusi yang tepat. Pada tahun 1945 menggunakan UUD 1945. Kemudian, pada tahun 1949 berganti menggunakan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan berganti lagi pada tahun 1950 menjadi UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dari konstitusi RIS ke konstitusi UUDS hanya berjarak satu tahun saja. Hal ini disebabkan saat Indonesia menggunakan konstitusi RIS, timbul adanya ketidakpuasan masyarakat Indonesia dan diyakini dibuat oleh Belanda untuk memecah belah Indonesia. UUDS 1950 pun hanya bertahan 9 tahun. Pada tahun 1959, konstitusi Indonesia kembali ke UUD 1945 setelah dikeluarkannya Derkret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. UUD 1945 itulah yang berlaku di Indonesia sampai sekian banyak konstitusi, pasti ada hal positif dan negatif dari setiap konstitusi. Dari konstitusi UUD 1945 misalnya, ada hal negatif yang timbul terutama di zaman pandemi seperti ini. Timbul banyak ketidakpuasan dari masyarakat, apalagi kebiasaan di Indonesia yang menerima informasi tanpa menyaring terlebih dahulu. Sering timbulnya berita hoaks menjadi keresahan masyarakat Indonesia saat ini. Nah, ada nggak sih hal positifnya? Pastinya ada. Namun sebelumnya, mari kita kupas tuntas apa itu konstitusi. Pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya konstitusi itu? Diambil dari KBBI, bahwa konstitusi memiliki arti segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan baik itu undang-undang dasar dan sebagainya. Dengan arti lain, konstitusi disebut juga dengan Undang-Undang suatu negara. Awal terbentuknya kata konstitusi itu gimana sih? Konstitusi berawal dari orang Yunani kuno. Di dalam karya Aristoteles menggunakan kata politeia dari Bahasa Yunani yang memiliki arti konstitusi. Dari penjelasan tersebut mengenai konstitusi menunjukan bahwa konstitusi merupakan aturan yang digunakan suatu negara, termasuk hak dan kewajiban yang diterima oleh warga negaranya juga tertuang dalam konstitusi itu. Lalu, apakah di Indonesia sudah menerapkan konstitusi dengan baik? Menurut saya, Indonesia sudah menerapkan konstitusi dengan cukup baik. Kita ambil contoh dari masa pandemi covid-19 saat ini. Pada alinea IV pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa, “negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesai dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 tersebut sudah diterapkan pemerintah Indonesia. Seperti gerakan vaksin untuk seluruh warga negara, melakukan PPKM untuk membatasi mobilitas guna mencegah penularan covid, dan lainnya. Mungkin memang banyaknya simpang siur berita yang membuat masyarakat ini goyah dan berpikir “apakah virus covid-19 ini benar ada?”, pasti tak jarang kita mendengar kalimat itu bukan. Dalam hal ini bukan sepenuhnya salah dari pemerintah. Menurut saya, memang dari awal masyarakatnya tidak sepemikiran dengan pemerintah dan maunya mencari kejelekan untuk menjatuhkan. Jika memang kita mencari hal positif dari apa yang akan dilakukan pemerintah dan percaya akan adanya virus covid-19 ini, mungkin akan lebih mudah mengatasinya. Percaya dengan tenaga medis bahwa mereka bukan hanya sandiwara dalam menangani pasien covid. Tak jarang kita juga mendengar kata “dicovidkan oleh pihak rumah sakit”. Tenaga medis lebih tau dari pada kita sebagai orang awam. Seharusnya, kita mencari berita yang valid, benar adanya. Bukan malah menerima berita yang hanya dibaca atau didengar saja tanpa mencari tau kebenarannya. Bukannya menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru. Warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari virus corona ini, tetapi warga negara juga harus melaksanakan kewajibannya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Pasti sudah tak asing lagi dengan protokol kesehatan yang sudah menjadi keseharian kita. ada spekulasi bahwa sudah vaksin sudah aman dan kebal. Tentu tidak. Masih ada kemungkinan meskipun itu kecil dan itulah yang di wanti-wanti oleh pemerintah serta takutnya gelombang 3 covid-19 pada akhir tahun ini. Banyak masyarakat yang sudah lengah dengan kewajibannya. Mobilitas mulai naik saat ini dan tidak menutup kemungkinan penularan covid-19 akan naik. Memang sudah ada jaminan dari pemerintah serta konstitusi di Indonesia telah menyatakan adanya perlindungan bagi warga negara, tapi tidak ada salahnya kita membantu pemerintah dari hal yang kecil. Menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman virus dari masalah di atas, apakah ada lagi penerapan yang dilakukan Indonesia yang sesuai dengan konstitusi? Tentunya ada. Contohnya pada pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Jika di zaman sebelum pandemi, ada bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah di Indonesia seperti BPJS, KIP Kuliah, dan lainnya, bahkan masih berjalan sampai sekarang. Kembali lagi, pastinya ada ketidakpuasan dari masyarakat sepeti adanya kesulitan dalam mengurus bantuan tersebut dan lain-lain. 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Perananpemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Masalah keterbelakangan merupakan masalah yang harus kita terjawab • terverifikasi oleh ahli Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Menurut saya, tindakan yg harus dilakukan pemerintah adalah antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam pemecahan persoalan hak dan kewajiban warga negara dengan berlaku jujur, menolak suap, menjauhi korupsi, tidak pilih kasih, dan bertanggungjawab menjalankan tugas sebagaimana yg diucapkan pada janji saat dilantik. 2Mengikuti aksi demonstrasi. 3 Paham betul tentang cita-cita sebuah negara dan berusaha mewujudkannya. 4 Menjaga dan melestarikan budaya yang ada. a 1 dan 2. b 2 dan 3. c 3 dan 4. d 1, 2 dan 3. e 1, 3 dan 4. 5 Upaya seperti apa yang harus dilakukan negara dalam membangun ketahanan dibidang ekonomi ? a Dengan membeli produk dalam negeri.
DISKUSI 1 Secara umum, sistem ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu keseluruhan sistem yang tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil seperti pranata-pranata ekonomi, sosial politik dan ide-ide yang diantara mereka saling berinteraksi untuk menumbuh-kembangkan perekonomian nasional. Bagaimana dengan SEI? Apakah kita sudah memiliki sistem ekonomi yang dibangun atas dasar nilai-nilai , tradisi dan filosofi yang barakar dari masyarakat kita? Seperti yang disharing melalui power point Tutor, negara kita telah mengalami beberapa fase dalam perjuangannya yaitu fase pra kemerdekaan dan fase pasca kemerdekaan. Dalam menjalani fase kemerdekaan, kitapun telah melalui proses-proses penting dan genting demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh penduduk Indonesia yakni orde lama, orde baru dan reformasi. Dalam masa-masa tersebut, ada landasan dasar yang telah ditegakkan melalui proses pengujian dan pemikiran yang telah ditetapkan sebagai rumusan yang paling sesuai bagi Indonesia yakni Pancasila yang dijabarkan dalam UUD 45. Artinya, segala kegiatan apapun diatas bumi Nusantara ini idealnya mestilah lewat saringan dari Pancasila dan UUD 45. Satu saringan lagi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat adalah adat dan budaya. Maraknya bisnis warung premium masa kini seperti Indomaret dan Circle K, memberikan dampak terhadap warung-warung tradisional yang sudah jelas kalah bersaing dalam modal. Menyikapi ini pemerintah lokal sebagai administrator daerah diharapkan bisa menjadi penengah untuk win-win solutions. Seperti di Padang Sumbar, saya tidak menemui adanya satupun Indomaret, Circle K atau sejenisnya. Warung-warung tradisional tetap yang kita bisa lihat di bumi Minang. Penduduk Sumbar yang memang umumnya pedagang di proteksi nilai-nilai tradisional yang menjadi jalan mereka puluhan tahun sejak jaman dulu untuk mandiri secara ekonomi artinya dengan warung nya mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saya berasal dari Samosir, meski tinggal di Singaraja. Tapi saya lebih suka melihat Samosir tetap seperti dulu dengan warung-warung nya tidak bertebaran dengan Indomaret seperti sekarang ini. Karena warung-warung adalah ciri khas Sumatra Barat juga ciri khas Samosir dimana bisa didapat kebutuhan sehari-hari dengan murah. Menurut anda SEI yang ada sekarang apakah bisa bersaing dengan Sistem Ekonomi negara lain di tengah pasar bebas saat ini? Mungkin belum bisa, kecuali kita dipersiapkan untuk itu dengan keahlian, training, teknologi canggih yang memihak terhadap pelestarian alam Indonesia. Misalnya karena penduduk lokal kalah modal maka pemerintah lokal menyetujui dibukanya tambak ikan nila oleh perusahaan asing di Danau Toba. Tahun demi tahun pelet yang menjadi makanan ikan akhirnya menimbun kotoran di dasar danau dan membuat air danau diwilayah tertentu kotor dan bau. Saya memelihara ikan hias dan bila kolam ikan saya tidak saya bersihkan dan ganti air untuk 3 hari saja sudah membuat air aquarium kotor, keruh dan tentu saja bau. Si pemilik perusahaan dari negara asing ini bahkan tidak mau menambak ikan di salah satu danau dinegaranya, saya yakin tidak bakal diijinkan oleh pemerintahnya demi kelestarian alam dan menjaga asset bangsanya sendiri. Jadi maksud saya, baik masyarakat dan negara harus sama-sama siap. Modalnya diterima, tapi karena bisnis ikan ini sudah otomatis akan memberikan dampak lingkungan yang besar terhadap asset kita Danau Toba yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia, sudah tepat jika dilakukan monev pada usaha PMA ini. BLKH mesti melakukan tugas nya untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil dampak bisnis ini. Kedua, apakah perusahaan itu banyak menyerap pekerja dari penduduk setempat? Apa kegiatan social corporate responsibility, yang undang-undang nya sudah jelas, terhadap hasil bumi yang “dikeruk” oleh PMA tersebut sebagai timbal balik kegiatan ekonomi yang menguntungkan dari si PMA. Persiapan harus ada, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah. DISKUSI 2 Setelah mempelajari kedua kutub sistem ekonomi yang ada, manakah menurut pendapat saudara yang paling bisa mensejahterakan masyarakatnya dan relatif memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi ? Jawaban Untuk menjawabnya, mari kita melihat kepada keuntungan dan kerugian masing-masing sistem Sistem Ekonomi Terkomando Sistem Ekonomi Liberal Keuntungan – Berkurangnya ketidaksetaraan – Rendahnya angka pengangguran – Memprioritaskan barang-barang umum versus profit tuntutan masyarakat terpenuhi – Pelaksanaan ekonomi yang konsisten dan flexible karena diatur oleh pemerintah Keuntungan – Tidak adanya birokrasi mengurangi biaya, mengarah pada lebih banyak inovasi dan penelitian & pengembangan yang menghasilkan piiihan-pilihan yang diinginkan konsumen- Alokasi sumber daya yang optimalSumber daya di pasar didistribusikan dan dialokasikan dengan lebih baik. Karena konsumen bersedia membayar untuk jumlah tertentu dari suatu produk, produsen bersedia membayar untuk memperoleh bahan baku. Kalau tidak, produsen menghasilkan terlalu banyak barang yang tidak diinginkan siapa pun. Ini juga mendorong perusahaan untuk menjadi lebih efisien karena mereka berusaha memproduksi dengan harga serendah mungkin untuk memaksimalkan laba mereka. Ketidak-untungan – Struktur pemerintahan yang mengurangi kebebasan pribadi – Kurangnya kompetisi sehingga menghambat inovasi serta mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi – Tidak efisien karena segala sesuatunya menjadi pengaturan dari negara – Dapat memicu aktifitas-aktifitas legal karena sistem yang sangat birokratif Ketidak-untungan – Terlalu sering inovasi dan banyaknya pilihan menjadi hit and run saja – Hanya mengejar pada profit sehingga kualitas buruk – Perusahaan besar masih dapat mendominasi pasar tertentu, bahkan ketika ada persaingan, dan mengeksploitasi pemasok dengan menekan harga mereka dan konsumen dengan membebankan harga jual yang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan. Amazon telah melakukan ini dalam industri buku dengan mendikte persyaratan tidak adil kepada penerbit. – Pengangguran yang tinggi. Anggota masyarakat tertentu tidak akan dapat bekerja dengan yang usianya sudah diatas usia produktif atau menjadi pengangguran karena keterampilan mereka tidak dapat dipasarkan. Mereka akan dibiarkan dan akan jatuh ke dalam kemiskinan. Apalagi jika suatu negara itu berpenduduk tinggi dan padat. Diskusi 3 Berikut adalah rincian UUD 45 Pasal 33, Ayat 1-5 Ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat 2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Demikian lah pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur berbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan deskripsi Pasal 33 diatas, SEI belum ideal dan menjangkau secara luas dan merata. Dunia yang semakin tua ini dengan segala persoalan “global warming” dan “temperature change” mau tidak mau kita harus menjadi “agent of change” sebab jika tidak maka dunia tempat manusia tinggal satu-satu nya di alam semesta dan jagad raya ini akan tidak menghasilkan akibatnya kehidupan manusia terancam. Pemerintahan Bali sudah wajib untuk melakukan tindakan preventif agar penggunaan air tanah dilimitasi dan diatur demi pengontrolan sumber-sumber air tanah. Juga recycle air dan pengaturan air limbah agar tidak dibuang ke sungai-sungai yang menjadikannya tercemar. Kabupaten Badung yang padat wisata tentunya mengkonsumsi air yang sungguh besar. Meskipun sekarang, penggunaan sampah plastik sudah dihilangkan sejak akhir tahun lalu melalui peraturan gubernur, timbunan-timbunan sampah dan plastik sebelumnya sudah memberikan dampak besar pada Bali. Dan tidak semua badan usaha menaati penghilangan penggunaan sampah plastik ini. Monitoring dan evaluasi program penting untuk melihat sejauh mana tercapainya tujuan pelaksanaan sebuah program. Apakah efektif? Apakah efisien? Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi penggunaan sumber-sumber daya alam dengan perspektif preservasi. Jadi tidak hanya meng-eksploitasi nilai-nilai ekonomis nya saja. Sebab tanpa preservasi, nilai-nilai ekonomis menjadi tidak berarti dalam masa-masa mendatang. DISKUSI 4 Pada diskusi kali ini kita akan mengambil topik tentang peranan koperasi di Indonesia. Menurut Anda, sejauhmana atau seberapa besar peranan koperasi dalam perekonomian di negara kita? Selamat Berdiskusi! Dari Buku Panduan untuk Topik Koperasi, berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan didirikannya Koperasi, maka Koperasi adalah satu upaya yang tepat untuk memasyarakatkan ekonomi dan meng-ekonomi-kan masyarakat sebab dasarnya adalah kekeluargaan sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang-Merauke khususnya untuk masyarakat pedesaan yang paling banyak terdapat di pulau-pulau Indonesia yang berjumlah hampir 17,000 ini. Tentunya koperasi hadir sesuai dengan kapasitas lokasi, sehingga tidak meributkan proses karena akses yang terjangkau tadi. Misalnya jika hendak meminjam untuk modal usaha, tidak serumit proses peminjaman di bank dengan bunga yang tidak mencekik. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Sudah selayaknya Koperasi disupport dengan modal yang mumpuni sesuai kondisi tiap-tiap Koperasi dengan pengelolaan yang professional. Sehingga menjadi partner kerja pemerintah untuk menjangkau sampai ke pelosok-pelosok nusantara. Sebab Koperasi bekerja dalam semua bidang ekonomi yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dilokasi koperasi tersebut, mulai dari pengadaan barang, jasa dan simpan pinjam di sekolah, desa, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Yang paling menonjol dijaman online ini adalah peminjaman gampang via online dengan bunga mencekik layaknya rentenir dan sudah pasti tidak lolos rekomendasi OJK. Tentunya kita pernah membaca berita di media-media betapa menderitanya peminjam online yang saking bingungnya mencari pinjaman untuk kebutuhannya sehingga langsung jatuh pada pilihan pinjaman online dengan bunga ala rentenir dan data pribadi yang diumbar-umbar ke publik dengan keji dan tidak manusiawi. Lebih baik cari pinjaman di KOPERASI saja! DISKUSI 5 Dengan menggunakan kerangka teori pada modul 5 SEI halaman coba saudara jelasskan apa yng sebaiknya dilakukan pemerintah terhadap 2 BUMN yang sangat kita kenal jika dilihat dari efisiensi dan eksternalitas perusahaan. – PT Telkom/Telekomunikasi Indonesia Persero – PT Garuda Indonesia Persero Tbk ______________________________________________ Untuk memberikan pendapat atas pertanyaan Diskusi 5, saya menggoogle apa yang sedang terjadi pada kedua BUMN tersebut. Ternyata Garuda Indonesia sedang mengalami kisruh laporan keuangan seperti yang dibagikan di Terimakasih kepada CNN yang langsung to the point pada awal laporan jurnalismenya dengan membuka paragraph awalnya sebagai berikut “Jakarta, CNN Indonesia — Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero yang berhasil membukukan laba bersih US$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US$216,58 juta menuai polemik. Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk mendatangani laporan keuangan 2018.” Mustahil bukan? 2017 merugi USD juta bagaimana mungkin di tahun 2018 bisa ada ada laba bersih sebesar USD 809 ribu?? This is a joke dan meremehkan para pembaca. Sebelumnya pun Garuda sudah melewati beberapa masa kritis dan mengalami pergantian management beberapa kali, bahkan keterlibatan dalam kasus korupsi sampai karyawan melakukan demonstrasi beberapa kali. Jikapun BUMN memiliki dwifungsi mandate pemerintah yaitu sebagai partner pemerintah dalam menjangkau kebutuhan masyarakat dan sekaligus sumber pendapatan negara, ada baiknya dilakukan pembagian yang lebih pro rakyat. Kita tahu harga tiket Garuda sering tidak terjangkau dan seperti meng-ekslusifkan diri hanya untuk kalangan tertentu. Perlulah kiranya menjadi bahan pertimbangan jika harga tiket domestic dibuat agar lebih terjangkau. Itu pertama dulu agar Garuda ini memposisikan diri sebagai maskapai yang pro rakyat. Kemudian, untuk efisiensi dan eksternalitas perusahaan Garuda perlu melakukan perombakan management dengan benar and put the right people at the right place. Saya rasa permasalahan BUMN kita ini secara overall adalah management yang menuju pada pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Maka perlulah ada monitoring dan evaluasi yang serius dari pemerintah dan eksternal audit. Pemerintah mendukung BUMN yang sehat dan membebaskannya dari kontrol para perangkat politik. DISKUSI 6 PERTANYAAN Sejumlah kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada swasta melalui paket deregulasi ekspor, impor, dan bea masuk. Hal ini bertujuan untuk lebih menggairahkan dunia usaha. Pihak swasta sudah tidak lagi menjadi “actor pendukung” dalam sinema “perekonomian Indonesia”. Peran mereka menjadi semakin penting dengan banyaknya manfaat yang diperoleh bagi negara dan bangsa. Menurut anda, apa saja manfaat peningkatan peran ini dalam pembangunan ekonomi? Berikan penjelasan disertai alasan anda! JAWABAN Kebijakan tersebut memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut Menstimulasi dan menyemangati para pemain swasta untuk mengekspresikan diri dan berkreasi dalam mencari pendapatan yang halal. Tidak bergantung pada pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan bahkan membuka lapangan pekerjaan. Artinya membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran Menyumbang double pajak pada negara pendapatan pribadi dan perusahaan Menggandeng partners terkait dengan demikian turut menyumbang pendapatan bagi rekanan usahanya seperti jasa expedisi, suppliers seperti petani dan suppliers lain Membantu pemerintah dalam mempromosikan hasil bumi Indonesia ke luar negri. Teman saya di Padang berbisnis export gambir dan kayu manis ke India. Karena Sumatra Barat terkenal dengan kedua hasil bumi tersebut, para petani menjadi lebih semangat karena sudah pasti hasil tani mereka sudah ada yang nungguin dan bakal ditampung. Banyak anak-anak muda juga beralih menjadi eksportir gambir dan kayu manis. Membuka lapangan pekerjaan dan pihak pendukung lain pun kecipratan seperti ekspedisi dan bagian logistik. DISKUSI 7 Pada tahun-tahun sebelum tahun 1997 banyak perusahaan swasta di Indonesia yang memperoleh pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar dalam mata uang dolar Amerika, dan utang sektor swasta yang sangat besar ini ternyata menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak. Berlanjutnya depresiasi rupiah hanya memperburuk situasi secara drastis. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk bank-bank, beberapa di antaranya diketahui sangat lemah sekali akan menderita kerugian yang amat besar. Persediaan devisa menjadi langka karena pinjaman-pinjaman baru untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak diberikan oleh kreditur asing. Reformasi yang ricuh dan tidak terkontrol membelah-belah negri ini yang membuat semakin ambruknya mata uang rupiah. Meskipun banyak korban sebagai akibat para oportunis dan tunggangan-tunggangan liar, reformasi pun berhasil memutuskan tali kekang diktator yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Lanjut sebagai akibat dari rekomendasi IMF untuk menutup banyak bank-bank yang lemah membuat nasabah menarik uang mereka secara besar-besaran. Sebagai pelengkap penderita, korupsi tetap menjadi kegiatan yang dinikmati manusia-manusia setengah tikus. DISKUSI 8 PERTANYAAN Perekonomian Indonesia pada era reformasi ini, mau tidak mau harus berhadapan dengan arus deras pedagangan bebas. Negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial. Peran pemerintah dalam berbagai kebijakan yang terkait langsung dengan meningkatkan posisi Indonesia yang strategis bagi pasar internasional, masih diperlukan. Menurut anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan sustainable. JAWABAN Menurut saya berikut bisa menjadi pertimbangan pemerintah yang possible untuk dilakukan Memperkuat control system negara untuk pelaku bisnis export/import baik online maupun konvensional dengan mereview undang-undang apakah sudah meng-cover semua kebutuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak negara dan pebisnis pajak dari pebisnis, penggunaan hasil pajak support pemerintah dalam regulasi export import dan logistics pengadaan expo-expo yang didanai pemerintah guna menggaungkan produk dan service baik dalam negri dan manca negara pemberian kredit ringan memberikan dukungan training-training yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas, marketing power dan produk development sudah waktuny untuk memasyarakatkan sumber tenaga yang environment friendly serta hemat energi, seperti solar power memikirkan pengelolaan dan penyaluran tenaga kerja konvensional yang dengan kecanggihan teknologi tidak lagi begitu diperlukan misalnya pada bisnis perbankan yang mengandalkan system informasi yang semakin hari semakin berinovasi, sehingga meskipun teknologi berkembang tidak membuat banyak penggangguran menciptakan banyak desa-desa mandiri yang bisa swasembada kebutuhan standard dan tidak memerlukan kebutuhan-kebutuhan luxury seperti di kota-kota Menjaga dan mengembangkan serta melegitimasi produk-produk etnik dengan segala ke-otentik-annya, sebab ini adalah asset yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh negara-negara lain. Universitas Terbuka FHISIP – Sosiologi ISIP4310 Sistem Ekonomi Indonesia Tugas 1 Monika Pandiangan PERTANYAAN Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran, yang mencoba menghindari etatisme dan persaingan bebas ala liberalisme. Jelaskan ciri khas sistem Ekonomi Indonesia yang cukup menonjol. Tantangan apa yang dihadapi sistem tersebut? Apakah Indonesia akan bisa menghadapinya? Jawaban Anda dapat diketik dalam kertas A4, 1,5 spasi, font 12 Times New Roman, maksimal 3 halaman. Hindari plagiarisme, jika Anda mengutip pendapat orang lain mohon dicantumkan referensinya. JAWABAN Menjawab pertanyaan Tutor Ratih Purbasari untuk maka saya mengutip UUD 45 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Untuk contoh paling menonjol yang bisa kita lihat bersama adalah supply listrik di negara kita yang tidak memiliki saingan. Saya mengutip kembali jawaban saya pada Diskusi 2 tentang kelemahan SE Komando Struktur pemerintahan yang mengurangi kebebasan pribadi Kurangnya kompetisi sehingga menghambat inovasi serta mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi Tidak efisien karena segala sesuatunya menjadi pengaturan dari negara Dapat memicu aktifitas-aktifitas legal karena sistem yang sangat birokratif Dengan kata lain menjadikannya sebagai sebuah sistem “Monopoli”. Tantangan yang sangat dirasakan langsung oleh rakyat adalah pada point b yang memberikan dampak pada point-point yang lain. Saya masih ingat sekali di tahun 2006 saat kami sekeluarga masih berdomisili di Medan. Ketika itu selama beberapa bulan lamanya listrik dipadamkan setiap hari selama 3 kali untuk durasi paling cepat 3 jam dengan alasan ada perbaikan dan travo supply propinsi Sumatra Utara tidak mumpuni untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin padat. Dengan angkuh PLN Medan tidak memperdulikan keluhan masyarakat yang harus berpikir bagaimana memiliki listrik dimalam hari paling tidak untuk kebutuhan anak-anak sekolah yang harus menyelesaikan PR dan persiapan ujian. Saya kasihan betul melihat adik-adik saya yang masih kuliah, apalagi tetangga-tetangga yang memiliki anak-anak kecil. Belum lagi kebiasaan menggunakan pendingin ruangan yang membuat semua anggota keluarga gerah. Jadi campur aduk perasaan kami saat itu. Tapi PLN “cuek bebek” tidak perduli dengan kerugian-kerugian itu, apalagi kerugian kerusakan barang-barang elektronik sebagai akibat dari pemadaman listrik yang tiba-tiba, rutin dan sering sebanyak 3 kali sehari seperti minum obat. Tidak ada ganti rugi. Kulkas Samsung 4 pintu peninggalan almarhum Ayah kami menjadi rusak tidak bisa diperbaiki karena spareparts nya tidak ada di Indonesia, menurut service centernya. Menuliskan ini sesungguhnya saya masih bisa merasakan kesedihan, bahkan bentuk kulkas tersebut saat inipun terbayang-bayang dikepala saya. Bagaimana almarhum Ibu kami selalu menyimpan bahan pangan karena kami adalah keluarga besar, terbayang saat Ibu saya berjalan dari dapur dan membuka pintu kulkas itu. Untuk mereka yang memiliki ekonomi atas, bisa membeli genset dengan menggunakan bensin dan tetangga hanya mendapat bagian menghirup bau bensin-nya saja. Polusi. PLN tidak memiliki maintenance dan data yang akurat untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik di propinsi yang dia tanggung-jawabi. Tetapi ketika membayar listrik, pelanggan tidak boleh telat apalagi kenaikan listrik tidak di-sosialisasikan sebelumnya, pokok-nya naik saja dan tidak perduli bagaimana perasaan pelanggan, jadi kualitas pelayanan-nya rendah sekali. Seandainya ada provider listrik yang lain, mungkin banyak pelanggan yang sudah pindah. PLN yang jelas saat itu tidak mampu dan gagal mendeteksi serta memproyeksikan apa yang akan terjadi di wilayahnya sementara pegawai-pegawainya sudah banyak dengan segala jenis department dan jabatan di kantor itu. Saya tidak paham apa yang mereka lakukan setiap kali membuat anggaran kerja dimana hal-hal seperti ini mestinya sudah masuk dalam perhitungan dan bisa dihindari. PLN mestinya juga bisa berinovasi dengan menciptakan handy portable listrik dengan daya matahari yang rechargeable dan rakyat bisa beli untuk kebutuhan-kebutuhan listrik yang tidak besar, misalnya lampu jadi rakyatpun bisa berhemat khususnya penduduk-penduduk di desa-desa tertinggal. Karena supply matahari tada dimana-mana di Indonesia ini selama masih tinggal di dunia tentunya. Tapi saya melihat PLN untuk kearah itu juga belum. Desa-desa tertinggal malah mendapatkan bantuan listrik tenaga surya dari NGO-NGO. Sebetulnya kita mesti malu dong, sudah 74 tahun merdeka masak sumber-sumber alam ini belum dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan penduduk Indonesia jika mengacu pada ayat 3 tadi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Arti alam dalam ayat tersebut bukan mati dan kaku hanya pada hasil-hasil tambang saja. Matahari adalah sumber hidup untuk mahkluk hidup yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan untuk kita manfaatkan. Apalagi sekarang dengan hebohnya “Sexy Killer” yang terlepas dari motivasi mereka untuk membuat dokumenter itu, maka sudah waktunya Indonesia mengoperasikan negara kita dengan perspektif preservasi alam Indonesia dan juga “preservasi” manusia dari polusi-polusi akibat penggunaan ekplorasi hasil tambang. Apakah Indonesia akan bisa menghadapinya? Sebagai penduduk saya mau optimis dengan mengatakan bisa. Tapi ke-optimisan saya itu mestilah didukung dengan kinerja pemerintah yang professional dalam segala bidang Pemilihan man power yang sesuai kriteria dan kemampuan di bidang kerjanya dengan kata lain proses perekrutan pegawai yang tepat sasaran Merancang Anggaran yang professional dan penggunaan Anggaran yang akuntabel dan kredibel Program kerja yang merangkul segala bidang dan menjunjung transparansi Maintenance yang siap dan terencana dengan matang Pro rakyat yang adil dan merata dari Sabang sampai Merauke Melakukan monitoring dan evaluasi kerja secara berkala Membuka peluang kerjasama-kerjasama secara luas baik nasional maupun internasional yang memihak pada kedaulatan rakyat dan kehormatan negara Pemberlakuan konsekuensi yang tegas dan merata terhadap semua pelanggar sistem Universitas Terbuka FHISIP – Sosiologi ISIP4310 Sistem Ekonomi Indonesia Tutor Ratih Purbasari Tugas 2 Monika Pandiangan Indonesia yang merdeka sejak tahun 1945, selalu berjuang untuk melewati sistem pemerintahan dan segala jenis gejolaknya yang sudah pasti memiliki dampak kebijakan dalam pengaturan dan pelaksanaan BUMN. Periode system pemerintahan Indonesia Orde Lama – Soekarno Orde Baru – Soeharto Reformasi – BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Joko Widodo Sudah dapat kita bayangkan betapa panjang perjuangan bangsa dan negara kita dalam melalui dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan setiap kepemimpinan. Masing-masing punya permasalahannya. Bersumber dari berikut adalah persoalan-persoalan BUMN Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan Modal perum tidak terbagi atas saham Pengertian Menteri. Maksudnya, menimbulkan kerancuan karena secara prinsip kedudukan Menteri dapat sebagai pemegang saham dan sekaligus sebagai pejabat publik. Rumusan pengertian Persero Istilah Privatisasi. Maksudnya, privatisasi diartikan sebagai penyerahan kepemilikan saham kepada masyarakat. Hal ini kurang sejalan dengan protocol pasar modal yang mengartikan go private sebagai pengembalian saham. Maksud dan tujuan pendirian BUMN Perlakuan khusus terhadap BUMN dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ikut mengatur BUMN. Sumber penyertaan modal negara dalam BUMN Penegasan pemberlauakn system pengelolaan PT terhadap pengelolaan Persero Penegasan Menteri sebagai wakil negara selaku pemegang saham Calon anggota direksi dan internal perusahaan Larangan jabatan rangkap dan kampanye Pemilu Banyak ketidakjelasan dalam pengaturan Perum Saham BUMN menjadi penyertaan modal pemerintah pusat dalam rangka pendirian BUMN Penetapan unit instansi pemerintah sebagai BUMN Ketentuan PSO Public Service Obligation Pemeriksaan eksternal Karyawan BUMN yang diangkat menjadi direksi Kedudukan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan bukan sebagai penyelenggara negara dan pemerintah Sinergi BUMN, dimana dalam UU BUMN belum mengatur masalah ini Permohonan pailit terhadap BUMN Melihat 22 butir diatas yang diakui oleh Kementrian BUMN sendiri, maka ada 3 kategori yang harus ditinjau ulang Me-review Hukum dan SOP Kritikal, sebab merangkul semua proses dan aspek BUMN Pemilihan, Batasan-Batasan dan Job Desk SDM MonEv dan Audit Universitas Terbuka FHISIP – Sosiologi ISIP4310 – Sistem Ekonomi Indonesia Tutor Ratih Purbasari Tugas 3 Monika Pandiangan Indonesia mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar, tetapi pelaksanan percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut anda strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan di Indonesia, agar pembangunan di era global ini dapat berjalan baik dan tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai? Menurut saya ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan Pemilihan SDM yang tepat, bersih dari kolusi dan nepotisme melainkan pelaksanaan rekruitment yang professional dan kompeten. Putting the right person at the right place. Melaksanakan evaluasi hasil kerja secara berkala setiap 6 bulan dari top-down dan down-top sehingga 360 derajat termonitoring dan terevaluasi secara adil, merata dan transparan. Ada unit khusus yang memantau penggunaan dana disetiap seksi kerja di kantor-kantor pemerintahan. Dan melakukan external audit dari lembaga asing seperti Coopers & Lybrand yang sekarang sudah merger menjadi PricewaterhouseCoopers. Pengontrolan ekploitasi-eksploitasi tambang-tambang yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta baik dari dalam negri maupun luar negri. Aturan-aturan main yang menguntungkan pemerintah, sekaligus tindakan pemeliharaan lahan yang dieksploitasi, tapi juga tidak merugikan swasta lokal maupun internasional. Waktu saya bersama adik bungsu ke Pulau Buru tahun 2017, driver kami mengatakan dia dulu bekerja di pertambangan emas liar yang dikelola oleh pribadi. Kami bertanya “bagaimana mungkin?”. Padahal Pulau Buru sudah dimekarkan menjadi Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan artinya ada representative pemerintah secara resmi berkedudukan di pulau itu yang menjadi pengawas, pengatur dan distributor. Pemerataan pembangunan dan standarisasi akses-askes kehidupan di desa-desa terpencil Pemanfaatan tenaga solar yang sumbernya gratis sejak bumi ini diciptakan… Membatasi ekspor-ekspor alam yang pada dasarnya sumbernya dimiliki oleh Indonesia dan hanya tinggal dilakukan peningkatan hasil dengan teknologi tepat guna yang juga turut menyerap tenaga kerja. Misalnya garam, bawang merah, bawang putih, beras Terus mengontrol hasil-hasil alam yang bisa dicuri oleh negara lain, seperti yang kita tahu sedang dilakukan oleh Mentri Kelautan yang menjaga ikan-ikan Indonesia dari pencurian kapal-kapal asing. Mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah tertentu. Membuka lahan-lahan baru di pulau-pulau Indonesia yang belum berpenghuni dan menggali potensi-potensi yang ada, paling tidak potensi kelautan dan mengurangi kepadatan penduduk itu sendiri disuatu wilayah.
Jakarta-. Ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar RI tak lagi mengimpor beras. Menurut Mantan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso upaya pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah membenahi masalah-masalah yang ada di hulu produksi beras itu sendiri. "Jadi mestinya kalau kita ingin membenahi perberasan atau pangan - Pemerintah telah menerapkan 9 aksi strategis sebagai tindakan nyata untuk menangani segala kondisi dalam masa pandemi COVID-19 dan itu akan terus dilakukan. Hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. “Terdapat 9 aksi strategis yang terus dilakukan pemerintah selama pandemi COVID-19 berlangsung," ujar Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 secara virtual yang disiarkan kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Selasa 10/11/2020. Infografik Alasan Kematian Covid-19 di Indonesia Tinggi. Menurut Wiku Adisasmito, seluruh elemen harus bergotong-royong dalam menangani pandemi COVID-19. Dari pemerintah, media, swasta, akademisi, hingga masyarakat luas sudah semestinya saling mendukung dan bahu-membahu demi kebaikan bersama. Pemerintah, lanjut Wiku Adisasmito, sejauh ini sudah mewujudkan kolaborasi tersebut melalui Aksi Strategis Indonesia dalam Respons Pandemi COVID-19 dengan melaksanakan 9 langkah strategis. Adapun 9 aksi strategis pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut Koordinasi, perencanaan, dan pemantauan. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Surveilans tim gerak cepat dan investigasi kasus COVID-19. Pengaturan mobilitas pintu masuk transportasi internasional dan Pembahasan Sosial Berskala Besar PSBB. Pengembangan laboratorium nasional. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Menyusun dan melaksanakan tata laksana kasus COVID-19. Memberikan dukungan operasional dan logistik ke seluruh daerah. Mempertahankan sistem pelayanan kesehatan yang esensial. Baca juga Terapkan 8 Langkah Aman Imunisasi Anak Saat Pandemi COVID-19 Peringatan Maulid Nabi Kala Pandemi & Isi Edaran Menteri Agama RI Kunci Kesembuhan Pasien COVID-19 Tetap Tenang dan Jangan Panik Kesiapan Indonesia Hadapi Pandemi Pelaksanaan 9 aksi tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan, papar Wiku Adisasmito, sebelum pandemi COVID-19 merambah ke Indonesia, pemerintah sudah mempersiapkan kerangka koordinasi dalam mitigasi penyakit infeksi baru atau emerging infectious disease, COVID-19 termasuk dalam kategori itu. Instruksi Presiden Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, Merespons Wabah Penyakit Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia, yang disusun sebelum pandemi COVID-19 telah mengatur hal itu. "Di mana disebutkan pembagian tugas sesuai keahlian dan kapasitas masing-masing," tutur Wiku Adisasmito. "Pengalaman adalah guru yang terbaik. Selama 8 bulan ini pemerintah berusaha melakukan refleksi untuk mengidentifikasi efektivitas setiap upaya terhadap perubahan yang diharapkan, termasuk melakukan prosedur peninjauan dengan standar dunia yang ditetapkan WHO World Health Organization yaitu intra action review," imbuhnya. Baca juga Apa Itu 3M, 3T, dan 3K untuk Cegah Penularan & Lawan COVID-19? Yang Sebaiknya Memakai Masker Medis untuk Antisipasi COVID-19 Berapa Lama Virus COVID-19 Dapat Bertahan di Permukaan Benda? Wiku Adisasmito menambahkan, pada Jumat 6/11/2020 lalu, Indonesia mendapat undangan dari WHO untuk memaparkan hasil peninjauan penanganan COVID-19. Selain Indonesia, ada dua negara lain yang juga diundang WHO yakni Thailand dan Mali. Ketiga negara ini dipilih karena memiliki karakter masing-masing dalam menangani COVID-19. "Peristiwa ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki penanganan COVID-19. Dan diharapkan memberi pelajaran dan menginspirasi kepada negara lainnya yang sedang mengalami pandemi ini," tutup Wiku Adisasmito. Jangan lupa selalu terapkan ingatpesanibu untuk memutus penyebaran COVID-19, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari ini diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. - Kesehatan Penulis Iswara N RadityaEditor Agung DH Nd5CA. 197 31 354 321 244 266 88 7 178

menurut anda apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan